reportasependidikan.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan tanggapannya terkait kebijakan sekolah lima hari yang menimbulkan pro dan kontra. Menurut JK, sebenarnya kebijakan sekolah lima hari bukan sesuatu yang baru.
“Soal lima hari sekolah itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Di kota-kota besar di Jakarta dan banyak juga kota-kota lain itu sudah dijalankan, khususnya sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah negeri di Jakarta sudah menjalankan lima hari itu,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).
Hal tersebut, menurut dia, adalah sebuah pilihan bagi masing-masing sekolah yang menjalankan. Perpres yang akan muncul kelak tak lagi mengatur terkait jam belajar dan mengajar apakah itu lima hari atau enam hari.
“Iya, artinya tidak wajib. Mula-mula kan dikira harus semuanya (wajib). Ini tidak,” kata JK kepada awak media.
Ia menegaskan kebijakan itu tak wajib, hanya pilihan.
“Tapi sekali lagi itu pilihan. Jadi banyak sekolah-sekolah yang sudah melangsungkan itu seperti sekolah-sekolah di Jakarta,” sambung JK.
JK menyebut polemik yang belakangan terjadi ialah akibat dari miskonsepsi banyak pihak soal pemahaman kebijakan.
“Polemik itu terjadi karena menganggap itu kewajiban, padahal itu hanya pilihan. Kalau pilihan kan terserah kemauan sekolah itu, dan tentu kemauan orang tua, serta pimpinan daerah. dan umumnya itu terjadi di kota-kota besar saja,” imbuhnya.
Presiden Jokowi juga sebelumnya telah menyebutkan bahwa kebijakan sekolah lima hari ini tidak wajib. []
