REPORTASE PENDIDIKAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah awal 2025 dengan janji besar yaitu mengurangi stunting dan memastikan anak-anak belajar dengan perut kenyang. Namun dalam beberapa bulan, publik dihadapkan pada deretan kasus keracunan di berbagai daerah.
Dari laporan media dan lembaga, ribuan siswa tercatat sakit setelah menyantap menu MBG, meski persentasenya masih kecil dibanding total penerima manfaat. Pemerintah merespons dengan memperketat pengawasan.
Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa pencegahan keracunan pangan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya dapur penyedia makanan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendorong pengawasan berlapis yang melibatkan sekolah, orang tua, masyarakat, dan siswa itu sendiri. Di titik inilah, guru dan orang tua muncul sebagai pagar terdepan keamanan pangan di sekolah.
Guru di Garis Depan: Mengawasi, Menolak, dan Mengedukasi
Di kelas dan halaman sekolah, guru adalah orang dewasa yang paling dekat dengan siswa saat jam makan MBG. Beberapa kebijakan dan pernyataan publik mulai menegaskan peran itu:
• Kemenkes mendorong guru ikut mencicipi atau mengecek makanan sebelum dibagikan ke siswa, sebagai salah satu bentuk kontrol kualitas di lapangan.
• Anggota DPR mendorong guru berani menolak menu MBG yang dinilai tidak layak disajikan, demi mencegah keracunan berulang.
Dari sudut pandang ilmu gizi dan keamanan pangan, posisi ini sangat masuk akal. Guru bisa menjadi “sensor awal” di sekolah dengan cara melihat langsung kondisi makanan apakah masih hangat, beraroma normal, tidak berlendir, dan dikemas rapi. Kalau ada yang mencurigakan, distribusi bisa dihentikan atau ditunda sambil koordinasi dengan pihak terkait.
Guru juga bisa menjadi teladan pola makan sehat. Riset tentang role model pangan jajanan anak sekolah menunjukkan bahwa anak cenderung meniru apa yang dikonsumsi orang dewasa yang mereka hormati. Saat guru ikut menikmati menu sehat dan memberi contoh maka penerimaan anak terhadap sayur, lauk rebus, atau buah meningkat.
Selain itu, guru dapat mengintegrasikan edukasi keamanan pangan ke pelajaran. Contohnya lewat pesan sederhana seperti cara cuci tangan yang benar, ciri-ciri makanan basi, atau pentingnya memakan makanan segera setelah dibagikan. Pesan ini bisa disisipkan pada pelajaran IPA, PJOK, atau P5. Ini sejalan dengan gerakan sekolah sehat dan pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang sejak lama mendorong peran guru dalam pengawasan jajanan. Dengan cara ini, guru menjadi aktor kunci yang menjaga agar niat baik program tidak berubah menjadi risiko bagi kesehatan anak.
Orang Tua: Mitra Kritis dan Bukan Sekadar Penonton
Saat di rumah, orang tualah yang melihat dampak nyata program. Apakah anak lebih lahap makan, apakah sering mengeluh mual, atau justru mulai senang makan sayur. Sejumlah daerah mulai resmi melibatkan orang tua dalam pengawasan.
Di Solo, pemerintah kota melibatkan wali murid dalam pengawasan MBG di sekolah sebagai langkah memperketat kualitas dan keamanan makanan. Rekomendasi dari akademisi dan pegiat juga mendorong pembentukan komite pengawas yang beranggotakan orang tua, tokoh masyarakat, hingga karang taruna, untuk memantau menu dan distribusi makanan setiap hari.
Peran orang tua dalam konteks MBG bisa diringkas menjadi:
• Sebagai pemberi umpan balik (feedback) untuk melaporkan ke sekolah jika anak mengalami gejala sakit setelah makan, menyampaikan masukan soal porsi dan selera anak, maupun memberi informasi alergi dan kondisi khusus.
• Sebagai penguat edukasi di rumah yang mengajarkan anak tidak memakan makanan yang tampak rusak, berbau asam, atau sudah lama disimpan. Serta membiasakan pola makan di rumah yang sejalan dengan semangat MBG yaitu gizi seimbang.
• Sebagai bagian dari pengawasan partisipatif yang selalu hadir dalam pertemuan komite sekolah untuk mengikuti sosialisasi MBG dan ikut mendorong transparansi terkait darimana bahan dipasok, bagaimana menu disusun, sampai bagaimana alur pengaduan jika ada masalah.
Menjaga Harapan, Bukan Mencari Kambing Hitam
Program Makan Bergizi Gratis lahir dari niat baik yaitu memastikan tidak ada anak yang belajar dengan perut kosong. Banyak orang tua di sekolah negeri merasakan manfaat langsung ketika anak mendapat lauk lengkap dan uang jajan bisa dihemat. Namun, rentetan kasus keracunan membuat kepercayaan publik terguncang. Di titik ini, menyalahkan satu pihak saja tidak akan menyelesaikan masalah.
Yang lebih dibutuhkan saat ini adalah pemeintah memperkuat standar dan pengawasan termasuk transparan saat ada insiden dan serius memperbaiki sistem. Kemudian peran sekolah dan guru yang berani menolak menu yang tidak layak serta aktif mengedukasi siswa. Terakhir peran orang tua yang terlibat sebagai mitra kritis, memberi masukan berbasis fakta, dan memperkuat kebiasaan makan sehat di rumah. Jika tiga pihak ini bergerak bersama, MBG bisa kembali ke tujuan awalnya yang bukan sekadar “makan gratis”, tetapi makan yang aman dan benar-benar bergizi bagi anak-anak Indonesia.
Oleh:
Khadijah Nur Hasanah Assegaf, S.Gz
(Jurusan S2 Ilmu Gizi Unhas)
DAFTAR PUSTAKA
ANTARA News. (2025, 2 Mei). KPAI tekankan pengawasan berlapis pelaksanaan Program MBG. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Aydin, G., et al. (2021). Parents’ and teachers’ views of the promotion of healthy eating in Australian primary schools. BMC Public Health.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2012). Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang bagi Orang Tua, Guru, dan Pengelola Kantin. BPOM RI.
Drone Emprit. (Fahmi, I.). (2025, 13 Oktober). Sentimen publik terhadap Makan Bergizi Gratis.
Ihsan, N. I., Dida, S., & Lusiana, E. (2024). Peran Role Model dalam Edukasi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Lingkungan Sekolah. Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial, 7(1), 85–93. https://doi.org/10.17977/um022v7i1p85-93
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. (2025, 13 Oktober). MIN 20 Jakarta mulai jalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. (2025, 8 Agustus). Wamendikdasmen Fajar: Makan Bergizi dan Cek Kesehatan Gratis tingkatkan kualitas belajar murid.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025, 21 Januari). KPAI tekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Kompaspedia. (2025, 5 Februari). Jalan terjal realisasi Makan Bergizi Gratis. Kompas.id.
Octawijaya, I. H., Kondo, M., Hori, A., & Ichikawa, M. (2023). Parent willingness to pay for school feeding programs in junior high schools in Malang Regency, Indonesia. Nutrients, 15(14), 3212. https://doi.org/10.3390/nu15143212
Pemerintah Kabupaten Purworejo. (2025, 24 Februari). SMPN 18 Kemiri mendapat program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat.
Primetimenews.co.id (Setiono, E.). (2025, 27 September). Penolakan orang tua terhadap MBG meningkat: Kritik ahli & sorotan akademisi.
Shobirin, R., Muhammad, I., & Mubarok, A. R. (2025, 4 Oktober). Guru hingga orang tua serukan evaluasi dan moratorium MBG. TIMES Indonesia.
Slamet, N. S., Hasni, H., & Suriadi, S. (2025). Edukasi pangan jajan anak sekolah (PJAS) SD Plus Al-Ashri Makassar. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 9(4). https://doi.org/10.31764/jmm.v9i4.33399
SMAN 1 Seyegan. (2024, 23 Desember). Gerakan sekolah sehat: Menuju lingkungan belajar yang kuat dan nyaman.
